Perang melawan judi online: 3,7 juta konten diblokir, kini giliran aliran dana

Di tengah pesatnya perkembangan pusat data dan kecerdasan buatan di Indonesia, pemerintah menghadapi sisi gelap dari dunia digital yang tak kalah masif, yaitu maraknya judi online. Fenomena ini telah menjelma menjadi salah satu tantangan sosial dan teknologi paling serius yang dihadapi negara saat ini.

Perjudian daring bukan sekadar masalah moral, melainkan sebuah ekosistem kejahatan digital yang kompleks dan merugikan jutaan masyarakat. Menyadari besarnya ancaman ini, pemerintah melalui berbagai lembaga terus memperkuat langkah-langkahnya untuk memberantas praktik yang menggerogoti ekonomi keluarga tersebut.

Jutaan konten ditindak

Skala pemberantasan yang dilakukan pemerintah tercermin dari angka yang fantastis. Sejak tanggal 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten yang bermuatan judi online di berbagai platform.

Angka tersebut menunjukkan betapa masifnya penyebaran konten perjudian di ruang digital Indonesia. Setiap harinya, ribuan tautan dan situs baru bermunculan, memaksa pemerintah untuk bekerja tanpa henti dalam upaya membendung arus konten ilegal yang terus beregenerasi ini.

Namun, pemerintah menyadari bahwa memblokir situs saja ibarat memotong rumput tanpa mencabut akarnya. Konten yang diblokir akan dengan cepat digantikan oleh yang baru, sehingga dibutuhkan strategi yang jauh lebih menyeluruh untuk benar-benar melumpuhkan jaringan perjudian daring ini.

Menyasar aliran dana, bukan hanya situs

Kunci dari strategi baru ini adalah memutus aliran dana yang menjadi nyawa dari bisnis judi online. Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Komdigi melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga kuat terkait dengan aktivitas perjudian online untuk segera ditindaklanjuti.

Data dari OJK hingga Mei 2026 semakin memperjelas gambaran perang finansial ini. Tercatat ada 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah, serta 51,2 ribu penutupan hubungan usaha terhadap nasabah yang terindikasi terkait dengan praktik judi online di berbagai bank.

Lebih lanjut, sebanyak 32.454 rekening telah resmi diblokir setelah melalui proses pemeriksaan mendalam yang dikenal sebagai Enhanced Due Diligence atau EDD. Langkah ini memastikan bahwa penindakan dilakukan secara akurat dan menyasar rekening yang benar-benar terbukti bermasalah.

Sinergi lintas lembaga

Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, tidak cukup hanya dengan pemutusan akses situs, melainkan penindakan harus menyasar keseluruhan ekosistem yang menopang bisnis haram tersebut hingga ke akar-akarnya.

Untuk mewujudkannya, dibangun sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, OJK, Bank Indonesia, industri perbankan, hingga aparat penegak hukum yang bahu-membahu memutus mata rantai perjudian daring secara terpadu.

Kolaborasi lintas sektor ini juga diperkuat oleh landasan hukum yang jelas, yakni undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kerangka hukum ini menjadi dasar penting bagi penanganan judi online agar dapat dilakukan secara terkoordinasi dan memiliki kekuatan eksekusi.

Perang melawan judi online masih jauh dari kata usai, namun pergeseran strategi dari sekadar memblokir konten menuju pemutusan aliran dana menandai babak baru yang lebih menjanjikan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi seluruh lembaga dalam menutup setiap celah yang dimanfaatkan para pelaku.